whistle blowing system

PT PLNSC berkomitmen membangun lingkungan bisnis yang sehat, berintegritas, dan bertujuan untuk menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan layanan berkualitas.

Untuk menjaga komitmen tersebut, kami memiliki sarana pelaporan whistleblowing system (WBS). WBS memberikan kesempatan bagi Anda untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau fraud, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan oleh internal PT PLNSC.

Kami akan memproses lebih lanjut pengaduan yang memenuhi syarat dan kriteria, apabila pelapor memberikan informasi identitas diri berupa nama (diperbolehkan anonim) serta nomor telepon/e-mail yang bisa dihubungi. Kami menjamin kerahasiaan data diri pelapor.

Pelapor sekurangnya harus dapat menjelaskan apa yang terjadi (what), pihak yang terlibat (who), waktu kejadian (when), lokasi kejadian (where), dan bagaimana terjadinya (how).

PT PLNSC berkomitmen membangun lingkungan bisnis yang sehat, berintegritas, dan bertujuan untuk menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan layanan berkualitas.

Untuk menjaga komitmen tersebut, kami memiliki sarana pelaporan whistleblowing system (WBS). WBS memberikan kesempatan bagi Anda untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau fraud, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan oleh internal PT PLNSC.

Kami akan memproses lebih lanjut pengaduan yang memenuhi syarat dan kriteria, apabila pelapor memberikan informasi identitas diri berupa nama (diperbolehkan anonim) serta nomor telepon/e-mail yang bisa dihubungi. Kami menjamin kerahasiaan data diri pelapor.

Pelapor sekurangnya harus dapat menjelaskan apa yang terjadi (what), pihak yang terlibat (who), waktu kejadian (when), lokasi kejadian (where), dan bagaimana terjadinya (how).

Whistleblowing System PT PLNSC

FAQ

Kriteria Pengaduan

Kriteria dalam melakukan pengaduan apabila

1. Ada penyimpangan kasus yang dilaporkan
2. Menjelaskan Dimana, Kapan kasus tersebut dilakukan
3. Siapa pejabat / pegawai yang melakukan atau terlibat
4. Bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan
5. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi


Pelapor wajib menyapaikan indikasi pelanggaran secara jelas dan bertanggungjawab yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

What / Bentuk Pelanggaran : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui dengan menyebutkan apa pokok permasalahan atau jenis pelanggaran yang dilakukan.
Where / Dimana Kejadian Pelanggaran : Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyebutkan spesifik nama tempat kejadian.
When / Kapan Pelanggaran Terjadi : Kapan perbuatan tersebut dilakukan dengan menyebutkan hari, tanggal, dan tahun kejadian.
Who / Siapa Pihak yang Terlibat : Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut dengan menyebutkan nama orang atau pihak yang dilaporkan (dapat mengikutsertakan nama orang atau pihak yang dirugikan).
How / Bagaimana Pelanggaran Terjadi : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggambarkan kronologi pelanggaran (modus, cara, dsb.)

Kerahasiaan Pelapor

PT PLNSC akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena PT PLNSC hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.

Agar Kerahasiaan lebih terjaga, perhatikan hal-hal berikut ini:

1. Jika ingin identitas Anda tetap rahasia, jangan memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama Anda, atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku.
2. Jangan memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda.
3. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (username), kata sandi (password) serta nomor registrasi Anda.


Agar pelapor tidak ragu melakukan pengaduan pada whistleblowing system, PT PLNSC memberikan hak perlindungan sebagai whistleblower sebagai berikut

1. Kerahasiaan identitas
2. Memberikan keterangan tanpa tekanan
3. Mendapat perlindungan dari tindakan administratif kepegawaian yang merugikan dan jaminan hak kepegawaian.
4. Mendapat nasihat hukum.
5. Perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerahasian dan Perlindungan Pelapor

  1. Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS. Maksud dari adanya perlindungan pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan si pelapor maupun keluarganya.
  2. Pelapor akan mendapatkan perlindungan standar dari Perseroan sebagai berikut:
    1. Jika Pelapor adalah Insan Perseroan, maka bentuk perlindungan yang diberikan:
      1. Pemecatan yang tidak adil;
      2. Penurunan jabatan atau pangkat;
      3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
      4. Penundaan kenaikan pangkat;
      5. Penundaan kenaikan gaji berkala dan atau tunjangan;
      6. Intimidasi, pemaksaan atau menjadikan korban; dan
    2. Jika Pelapor adalah Pihak Eksternal, maka bentuk perlindungan yang diberikan:
      1. Diskriminasi dalam kerjasama usaha; dan
      2. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
    3.  Jika Pelapor adalah Justice Collaborator, maka akan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan atas laporan yang disampaikan. Apabila dalam proses investigasi Pelapor terbukti ikut bersalah dalam pelanggaran yang dilaporkan, maka kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangkan yang meringankan terhadap sanksi yang direkomendasikan TP2DK.
  1. Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beriktikad baik, Perseroan juga akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan), sejalan dengan yang diatur pada pasal 5 dan 10 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
    1. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
    2. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
    3. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
    4. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
    5. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.
  2. Jika diperlukan, Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur pada pasal 5, 10, dan 28 ayat (3) Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  3. Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh perusahaan. Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberi jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas

 

Tata Cara Pelaporan

Sarana Pelaporan Pelanggaran

  1. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran dari pelapor yang mencantumkan identitasnya dan barang bukti.
  2. Pengaduan pelanggaran secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan pelanggaran yang akan disampaikan.
    Pelapor anonim tetap diterima dan ditindaklanjuti tetapi
    tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi atas laporannya tersebut sehingga ada kemungkinan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut.
  3. Perusahaan memberikan tanda terima atas pengaduan pelanggaran yang diajukan secara tertulis dengan identitas.
  4. Saluran pelaporan yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah melalui surat tertulis atau email dan ditujukan kepada :
Tim Pengelolaan Pengaduan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang
Alamat : Gedung Recapital Lantai 3, Jalan Adityawarman No 55, Jakarta Selatan 12160, Indonesia
Email : wbsplnsc@plnsc.co.id